PADANG, EXSPOSEDID – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), masing-masing tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), Selasa (5/8/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nanda Satria, didampingi Ketua DPRD, Drs. H. Muhidi, M.M, dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy. Sejumlah anggota dewan serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tampak hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Nanda Satria menegaskan, pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2025 merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi aktual.
Sementara itu, Ranperda tentang penyertaan modal pada perusahaan penjaminan kredit dinilai sebagai langkah strategis memperkuat dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Rapat ini menjadi langkah penting memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Nanda.
Ia menambahkan, BUMD memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan permodalan PT Jamkrida Sumbar, yang kini berbadan hukum Perseroda sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2024, dinilai krusial agar mampu berinovasi, bertransformasi digital, dan menghadirkan produk layanan sesuai kebutuhan lokal.
“Penyertaan modal bukan beban, melainkan investasi strategis jangka panjang demi kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Ruseimy, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi memastikan anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ia berharap pembahasan kedua Ranperda dapat segera rampung agar program strategis bisa direalisasikan tanpa hambatan. (hen/ril)