JAKARTA, EXSPOSEDID – Pemerintah terus memperkuat komitmen pemenuhan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan awal tahun ini. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya dengan menyediakan makanan sehat secara cuma-cuma.
Untuk memastikan makanan yang dibagikan aman dan berkualitas, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan sertifikasi bagi dapur penyedia makanan MBG yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sertifikasi mengacu pada standar higienitas, sanitasi, dan sistem keamanan pangan HACCP, bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
“Kita ingin pastikan makanan yang diberikan bukan hanya gratis, tapi juga aman dan bermutu tinggi,” ujar Ketua BGN, Dadan Hindayana.
Sertifikasi akan dimulai pertengahan tahun ini dengan klasifikasi “unggul”, “baik sekali”, dan “baik”. Hingga Maret, sebanyak 726 SPPG beroperasi di 38 provinsi, menjangkau 2,5 juta penerima manfaat.
Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima hingga akhir 2025 dengan membangun 32.000 SPPG. Saat ini, 14.000 calon mitra sedang diverifikasi, dan 1.542 SPPG tambahan tengah disiapkan lewat dana APBN.
Per 21 Mei, realisasi anggaran MBG sudah mencapai Rp3 triliun dari total alokasi Rp217 triliun. Target pembangunan SPPG ditetapkan bertahap: 15.000 pada September, 20.000 Oktober, dan 30.000 pada Desember.
Program MBG mendapat dukungan luas, termasuk dari Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan. Namun, sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan agar program benar-benar tepat sasaran.
Sertifikasi SPPG dinilai sebagai langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan program. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan di lapangan.
Dengan manajemen yang akuntabel dan berbasis data, MBG diharapkan menjadi tonggak penting dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. (ril)